Dalam dunia kerja, tak jarang perusahaan mengalami restrukturisasi dan menghadapi situasi di mana PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) tak bisa dihindari. Tentu, perusahaan memiliki kewajiban memberikan pesangon kepada karyawan yang terkena dampak restrukturisasi tersebut. Namun, seiring dengan itu, pemerintah juga menjatuhkan beban pada perusahaan untuk membayarkan PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) final atas pesangon tersebut.
PPh 21 final atas pesangon adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima karyawan akibat berakhirnya hubungan kerja. Tidak serta merta berlaku tanpa pengaturan, ada berbagai cara untuk menghitungnya yang harus kita pahami.
Langkah Pertama: Menghitung Jumlah Bruto Pesangon
Sebagai awal, tentu kita harus mengetahui jumlah pesangon bruto yang akan dibayarkan kepada karyawan yang PHK. Cara menghitungnya adalah dengan mengalikan masa kerja karyawan dengan pengali pesangon yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Jumlah tersebut merupakan total gaji dan tunjangan karyawan sejak bekerja hingga saat PHK terjadi.
Langkah Kedua: Menentukan jumlah PPN (PTKP) per Tahun
Setelah mengetahui jumlah bruto pesangon, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun. PTKP ini menjadi dasar perhitungan penghasilan kena pajak.
Sekarang, mari kita berhitung. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di tahun 2022, PTKP untuk karyawan lajang adalah 54 juta rupiah per tahun. Jumlah ini akan berbeda jika karyawan memiliki tanggungan seperti istri atau anak. PTKP untuk setiap jenis tanggungan ini akan berbeda, namun kita asumsikan dalam artikel ini bahwa tidak ada tanggungan.
Langkah Ketiga: Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah hasil pengurangan antara jumlah bruto pesangon dengan PTKP per tahun. Hasil dari pengurangan tersebut adalah jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak.
Langkah Terakhir: Menghitung PPh 21 Final
Sekarang, kita bisa lanjut ke langkah terakhir yaitu menghitung PPh 21 final atas pesangon. Penghitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan PPh 21 terkini yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Setelah mengetahui jumlah PKP yang telah dihitung sebelumnya, untuk tahun 2022, tarif pajak yang berlaku adalah 5% untuk PKP hingga 50 juta rupiah. Sedangkan, untuk PKP di atas 50 juta rupiah, tarif pajaknya adalah 15%. Hasil dari perhitungan tersebut adalah jumlah PPh 21 final yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
Perlu diingat, cara menghitung PPh 21 final atas pesangon tidak hanya tentang angka semata. Kita juga perlu memiliki niat baik dan memastikan bahwa semua proses perhitungan dan pembayaran pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Nah, itulah beberapa langkah dalam menghitung PPh 21 final atas pesangon. Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang berguna bagi Anda dalam menghadapi situasi PHK dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik.
Apa Itu PPh 21 Final atas Pesangon?
PPh 21 Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pesangon yang diterima seorang karyawan ketika mengalami pemutusan hubungan kerja. Pesangon sendiri merupakan uang atau imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai akibat dari perubahan status hubungan kerja, seperti pemutusan hubungan kerja, pensiun, atau perubahan lainnya yang bisa mengakibatkan perubahan ekonomi di pihak karyawan.
Apabila menghitung PPh 21 Final atas pesangon, pengusaha sebagai pemberi kerja atau payer akan menghitung dan menanggung pajak tersebut berdasarkan besaran pesangon yang diterima oleh karyawan. Biasanya, PPh 21 Final atas pesangon dipotong langsung oleh pemberi kerja dari jumlah pesangon yang diberikan kepada karyawan.
Tips Menghitung PPh 21 Final atas Pesangon
Untuk menghitung PPh 21 Final atas pesangon, berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda ikuti:
1. Menghitung Jumlah Bruto Pesangon
Langkah pertama dalam menghitung PPh 21 Final adalah dengan menghitung jumlah bruto pesangon yang diterima oleh karyawan. Jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan yang diterima oleh karyawan sebelum dilakukan potongan pajak.
2. Menentukan Tarif PPh 21 Final
Setelah mengetahui jumlah bruto pesangon, langkah selanjutnya adalah menentukan tarif PPh 21 Final yang berlaku. Tarif ini biasanya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengurangi PTKP
PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan jumlah penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Karyawan yang akan menerima pesangon dapat mengajukan PTKP untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
Kelebihan Menghitung PPh 21 Final atas Pesangon
Ada beberapa kelebihan dalam menghitung PPh 21 Final atas pesangon, antara lain:
1. Tertib Pajak
Dengan menghitung dan membayar PPh 21 Final atas pesangon, pemberi kerja dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan yang ada.
2. Meminimalisir Risiko Sengketa Pajak
Dengan menghitung PPh 21 Final secara tepat, pemberi kerja dapat meminimalisir risiko sengketa pajak dengan pihak berwenang. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, pemberi kerja dapat memiliki bukti yang kuat dan transparan terkait pembayaran PPh 21 Final atas pesangon.
3. Menghindari Denda Pajak
Jika pemberi kerja tidak menghitung dan membayar PPh 21 Final atas pesangon, maka pihak berwenang berhak memberikan denda pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Denda pajak ini dapat dihindari dengan melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang tepat waktu.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah semua pesangon dikenakan PPh 21 Final?
Tidak semua pesangon dikenakan PPh 21 Final. Terdapat beberapa jenis pesangon yang dikecualikan dari pengenaan PPh 21 Final, seperti pesangon yang diterima oleh karyawan yang telah bekerja selama kurang dari 12 bulan, pesangon yang diberikan sebagai imbalan penghargaan, atau pesangon yang diberikan saat karyawan meninggal dunia.
2. Apa bedanya antara PPh 21 Final dan PPh 21 Reguler?
PPh 21 Final dikenakan atas penghasilan tertentu, seperti pesangon, hadiah, atau penghargaan. Sementara itu, PPh 21 Reguler dikenakan atas penghasilan rutin atau penghasilan lain yang tidak termasuk dalam pengenaan PPh 21 Final.
3. Bagaimana cara melaporkan PPh 21 Final atas pesangon?
PPh 21 Final atas pesangon dapat dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Pemberi kerja wajib melaporkan jumlah PPh 21 Final yang telah dipotong dari pesangon karyawan dalam SPT tersebut.
Kesimpulan
Dalam menghitung PPh 21 Final atas pesangon, sangat penting bagi pemberi kerja untuk memahami dengan baik aturan dan prosedur yang berlaku. Menghitung PPh 21 Final dengan tepat dan membayarnya secara tepat waktu dapat menghindarkan pemberi kerja dari risiko sengketa pajak dan denda pajak yang mungkin timbul.
Jadi, pastikan Anda mengikuti tips yang telah disebutkan dan menjaga keteraturan dalam pembayaran pajak. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli perpajakan untuk memastikan Anda mengikuti aturan dengan benar. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan ketaatan terhadap kewajiban perpajakan dan menjamin ketenangan pikiran dalam menjalankan bisnis atau bekerja sebagai karyawan.